Kemendikdasmen: Ada 2,9 Juta Anak Tidak Sekolah, Jenjang Menengah Paling Dominan

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia. Data terbaru menunjukkan sekitar 2,9 juta anak belum mendapatkan layanan pendidikan formal, sebuah tantangan besar di tengah upaya mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa kelompok anak usia jenjang pendidikan menengah menjadi penyumbang terbesar angka ATS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar pula risiko anak meninggalkan bangku sekolah.

Menurut Tatang, penyebab anak tidak bersekolah sangat beragam. Faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama, namun bukan satu-satunya. Banyak anak harus membantu orang tua mencari nafkah, menikah di usia muda, berpindah tempat tinggal, mengalami disabilitas, hingga terkendala akses pendidikan karena lokasi tempat tinggal yang terpencil.

Selain itu, sebagian anak juga tercatat pernah bersekolah tetapi kemudian putus sekolah, sementara sebagian lainnya bahkan belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Pemerintah menilai setiap kelompok membutuhkan pendekatan yang berbeda agar dapat kembali memperoleh hak atas pendidikan.

Untuk menekan angka ATS, Kemendikdasmen terus memperkuat berbagai program, mulai dari pendataan berbasis nama dan alamat, penguatan pendidikan nonformal melalui Paket A, B, dan C, hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali mengikuti proses pembelajaran.

Persoalan anak tidak sekolah juga menjadi perhatian berbagai lembaga internasional. UNICEF mencatat jutaan anak dan remaja di Indonesia masih berada di luar sistem pendidikan, dengan kelompok dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil menjadi yang paling rentan kehilangan akses pendidikan.

Pakar pendidikan menilai penyelesaian masalah ATS tidak cukup hanya dengan menyediakan ruang belajar. Pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga, memperluas akses transportasi ke sekolah, serta meningkatkan kualitas pendidikan agar anak memiliki motivasi untuk tetap melanjutkan sekolah hingga jenjang menengah.

Keberhasilan menurunkan angka anak tidak sekolah dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tanpa intervensi yang tepat, jutaan anak berisiko kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan menghadapi tantangan lebih besar saat memasuki dunia kerja di masa depan.